Unit kerja di bawah Biro Keuangan yang bertugas melaksanakan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Anggota DPR RI, serta pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Klik setiap subbagian untuk melihat detail dan mengakses layanan terkait
Melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi Anggota DPR RI.
Lihat DetailPengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai Setjen, serta tata usaha Bagian Perjalanan.
Lihat DetailPengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Anggota DPR RI, pegawai Setjen, dan Badan Keahlian.
Lihat DetailKlik peraturan untuk membuka sumber resmi. Regulasi aktif, regulasi dengan perubahan, serta dokumen historis/arsip dibedakan secara jelas.
Status dan sumber terakhir ditinjau: 25 September 2026.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-UndangBuka dokumen peraturanPerjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Peraturan PemerintahBuka dokumen peraturanOrganisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Arsip historis: dicabut dengan Keppres No. 13 Tahun 1994.
Arsip · DicabutBuka dokumen peraturanSekretariat Jenderal DPR RI. Dibaca bersama perubahan dalam Perpres No. 16 Tahun 2023.
Peraturan PresidenBuka dokumen peraturanPerubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI.
PerubahanBuka dokumen peraturanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Regulasi induk organisasi yang mencabut Persekjen No. 6 Tahun 2015.
Berlaku · Regulasi IndukBuka sumber resmi JDIH DPR RIPerubahan Keempat atas Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
Berlaku · Perubahan KeempatBuka sumber resmi JDIH DPR RIOrganisasi dan Tata Kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dokumen arsip; telah dicabut oleh Persekjen No. 6 Tahun 2021.
Arsip · Tidak BerlakuBuka dokumen peraturanPerubahan kedua atas Persekjen No. 6 Tahun 2015 mengenai organisasi dan tata kerja. Dokumen arsip; tidak berlaku.
Arsip · Tidak BerlakuBuka dokumen peraturanPetunjuk teknis perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dicabut oleh Persekjen No. 1 Tahun 2024.
Arsip · DicabutBuka dokumen peraturanPerjalanan Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI. Mencabut Persekjen No. 27 Tahun 2017.
Peraturan SekjenBuka dokumen peraturanPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.
Pedoman SOPBuka dokumen peraturanPerjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dibaca bersama PMK No. 119 Tahun 2023.
PMKBuka dokumen peraturanPerubahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri.
Perubahan PMKBuka dokumen peraturanStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Gunakan sesuai tahun anggaran dokumen.
Arsip · SBM TA 2024Buka dokumen peraturanStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Rincian tarif terdapat dalam lampiran peraturan.
SBM TA 2026Buka dokumen peraturanStandar Biaya Masukan. Dicantumkan sebagai ketentuan SBM terbaru; penerapannya perlu dibaca sesuai tahun anggaran dan ketentuan transisinya.
Ketentuan SBM TerbaruBuka sumber resmi JDIH KemenkeuTata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dibaca bersama PMK No. 227/PMK.05/2016 dan PMK No. 181/PMK.05/2019.
PMKBuka dokumen peraturanPerubahan atas PMK No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Perubahan PMKBuka dokumen peraturanPerubahan kedua atas PMK No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Perubahan PMKBuka dokumen peraturanKebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, 23 Desember 2024. Salinan surat berada dalam lampiran berkas Prosedur PDLN pada situs Universitas Diponegoro.
Salinan Surat · PDF UNDIPBuka salinan surat (PDF)Penjelasan mekanisme penanganan administrasi dan surat persetujuan PDLN pada situs Kementerian Sekretariat Negara. Ini panduan layanan, bukan peraturan bernomor.
Panduan SetnegBuka panduan SetnegKeimigrasian. Tautan membuka dokumen UU No. 6 Tahun 2011; baca bersama peraturan perubahannya.
Undang-UndangBuka dokumen peraturanPeraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Baca bersama peraturan perubahannya.
Peraturan PemerintahBuka dokumen peraturanPerubahan atas Permenlu No. 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.
Perubahan PermenluBuka dokumen peraturanPelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi.
Keputusan MenteriBuka dokumen peraturanPanduan lengkap perjalanan dinas dalam dan luar negeri — klik pertanyaan untuk melihat jawaban
Klik setiap inovasi untuk melihat detail dan mengakses aplikasi terkait
Integrasi tiga aplikasi utama: Aladin + Sitangguh + Pandora — satu ekosistem digital untuk seluruh proses perjalanan dinas. Tujuan: efektif, efisien, dan akuntabel.
Lihat DetailSistem Informasi Perjalanan Anggota dan Tenaga Ahli — dokumen cukup satu lembar, proses real-time tanpa datang ke loket.
Lihat DetailPerjalanan Dinas Online Mandiri Responsif dan Akuntabel — pengajuan daring tanpa antre fisik.
Lihat DetailSistem informasi resmi pengajuan perjalanan dinas Setjen DPR RI — proses pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) secara daring, cepat, dan transparan.
Lihat DetailSistem pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terintegrasi — proses pelaporan, verifikasi, dan penyelesaian administrasi keuangan secara digital.
Lihat DetailIkuti berita kegiatan DPR RI melalui eMedia. Redaksi memperbarui berita di portal sumber sehingga Anda tidak perlu mengubah kode halaman ini.
Buka berita terkiniAkses informasi kelembagaan, agenda, dan publikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kunjungi website DPR RI